PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERDAGANGAN ILEGAL TERHADAP 226 ANJING DI TOL KALIKANGKUNG SEMARANG

Sari

Kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum kesejahteraan hewan di Indonesia. Lima orang yang terlibat dalam pengiriman anjing tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian, mencerminkan pentingnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan perdagangan ilegal hewan. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran kesejahteraan hewan dan perdagangan barang tidak sesuai standar.

Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya integritas aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kasus ini menyoroti peran penting komunitas pencinta hewan dalam melaporkan dan menggagalkan tindakan kriminal, serta perlunya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi aparat penegak hukum, peningkatan edukasi publik, kerjasama internasional, serta harmonisasi regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap rantai pasokan dan distribusi hewan. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dan menghapus praktik penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua makhluk hidup di Indonesia.