PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BANGUNAN RUKO DI KOTA BALIKPAPAN

Sari

Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan surat kuasa untuk menjual bangunan ruko di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembuatan surat kuasa untuk menjual bangunan ruko di Kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan surat kuasa terdapat dalam dua jenis, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini dilakukan dengan cara pengawasan aktif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara menentukan apakah tindakan notaris sudah sesuai standar operasional prosedur yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan yang dapat menentukan salah atau tidak dalam melakukan tugasnya adalah Majelis Kehormatan Notaris Indonesia.