KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA

Autor(s): Aryanita Berlyan RS, Azzahra Fildza S, Jeremia Sutan M

Sari

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Minimnya aturan selama Bakamla beroperasi membuat lembaga ini menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karenanya bagi pihak yang tergabung dalam Bakamla, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat menjalankan kewenangannya tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain yang terkait. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia sebagai perbandingan dalam kewenangan Bakamla. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ini tentunya harus memberikan kesiapan bagi pihak Bakamla untuk mempersiapkan segala. Mengingat kondisi Bakamla begitu terbatas maka dibutuhkan anggaran besar untuk mempersiapkan Bakamla sebagai Koordinator dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan serta penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan, Badan Keamanan Laut, Hukum Laut

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Arief Kresna Law. “Arief Kresna,” January 5, 2018. http://ariefkresnalaw.wordpress.com.

Atmosudirjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.

Azis, Nazili Abdul. “Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia.” Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2017): 1–13.

Damang. “Pengertian Kewenangan.” Accessed June 30, 2022. http://www.negarahukum.com/hokum/pengertian-kewenangan.html.

Hadjon, Philipus M. “TENTANG WEWENANG.” Yuridika 7, no. 5–6 (1997). https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769.

Hidayat, Taufik. “Penerapan Prinsip Efektif Dan Efisien Dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian.” Majalah Media Perencana 2, no. 1 (2021): 42–50.

“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),.” Accessed June 29, 2022. http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau-lari-larian-segera-didaftarkan-ke-pbb.

Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Alumni, 2001.

Munaf, M. S. “Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.” Jurnal Sosioteknologi 14, no. 3 (2015): 273–88.

Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro.” Jurnal Eksekutif 1, no. 1 (2018).

Samiaji, Ranu. “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia.” PhD Thesis, Brawijaya University, 2015.

Sunyowati, Dina, and Enny Narwati. Buku Ajar Hukum Laut. Airlangga University Press, 2013.

Susanto, and Dicky Munaf R. Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut : Berbasis Sistem Peringatan Dini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab.” Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Tristianty, Denisa. “Peraturan Pemerintah Terkait Peran Bakamla Resmi Diberlakukan Https://M.Rri.Co.Id/Nasional/Hukum/1393144/Peraturan-Pemerintah-Terkait-Peran-Bakamla-Resmi-Diberlakukan,” 2022. https://m.rri.co.id/nasional/hukum/1393144/peraturan-pemerintah-terkait-peran-bakamla-resmi-diberlakukan.

Wasisto, Gentur. “Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.” PhD Thesis, Brawijaya University, 2015.

Zakky. “Kondisi Geografis Indonesia Beserta Keadaan Penduduk & Pengaruhnya.” ZonaReferensi.com (blog), January 16, 2018. https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.