DAMPAK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP HUBUNGAN DAGANG DI BALIKPAPAN

Sari

ABSTRAK
Hubungan dagang internasional di Balikpapan, sebagai salah satu pusat ekonomi strategis di Indonesia, memerlukan dukungan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum perdata internasional terhadap hubungan dagang di Balikpapan dengan fokus pada pengaturan kontrak, penyelesaian sengketa, dan kendala penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur terhadap peraturan nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku usaha, tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan keterbatasan kapasitas lembaga lokal dalam menangani sengketa. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum ini, disarankan adanya pelatihan hukum bagi pelaku usaha, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hubungan dagang internasional yang lebih baik di Balikpapan.
Kata Kunci: hukum perdata internasional, hubungan dagang, Balikpapan, penyelesaian sengketa, kontrak internasional

ABSTRACT

International trade relations in Balikpapan, as one of Indonesia's strategic economic hubs, require robust legal support to address the challenges of globalization. This study aims to analyze the impact of private international law on trade relations in Balikpapan, focusing on contract regulations, dispute resolution, and implementation challenges. The study employs a normative juridical approach through a literature review of relevant national and international regulations. The results show that private international law provides a clear framework for business actors, but challenges persist, such as the lack of understanding of international legal principles among local business actors and the limited capacity of local institutions in handling disputes. To enhance the effectiveness of this law, legal training for business actors, regulatory harmonization, and strengthening local judicial capacities are recommended. This research is expected to contribute to the improvement of international trade relations in Balikpapan.K

Keywords: private international law, trade relations, Balikpapan, dispute resolution, international contracts