PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sari

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRI

DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Oky Rompana

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Oky39.or@gmail.com/082255127686

ABSTARACT

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara dan penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak meberitahukan kegiatan kampanye terhadap Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah kegiatan kampanye yang banyak dan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sedangkan pengawas dilapangan hanya ada 1 orang setiap desa atau kelurahan sehingga tidak semua kegiatan kampanye  dapat dipantau dan diawasi.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pemilu