PROGRAM PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DAN TERLANTAR

Autor(s): Jen Retno Dewi, Fitri Gustiyana, Rizky Putri Wahyuly

Sari

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteran sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, permasalahan sosial yang terus berkembang ini menunjukan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan adanya permasalahan tersebut, khususnya di Kota Balikpapan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan ialah penguatan dalam sisi pendanaan, regulasi, dan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan program-program jaminan sosial tersebut menjadi lebih baik, terarah dan tepat sasaran di masa depan agar jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan tidak terus-terusan meningkat.

 Kata Kunci: Program Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Miskin dan Terlantar

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Effendi, A. Masyhur. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham). Ghalia Indonesia, 2005.

Manan, Bagir. Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Yayasan Hak Asasi Manusia Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001.

Mawardi, Sulton, and Sudarno Sumarto. Kebijakan Publik Yang Memihak Orang Miskin: Fokus: Pro-Poor Budgeting. SMERU, 2003.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Anggraeni, Ayu Dian. “Profil Rumah Tangga Miskin Dan Faktor Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus Desa Jogjoga, Cisarua, Bogor).” PhD Thesis, Thesis Magister Ekonomi, Depok: FE Universitas Indonesia. http://eprints. ui …, 2009.

Hidayat, Eko. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.” ASAS 8, no. 2 (2016).

Husna, Nurul. “Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial.” Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah 20, no. 1 (2014).

Jahidin, Asep. “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.” UIN Suska Riau, 2018.

Kusnadi, S. Pd. “Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM),” n.d.

Meyrina, Susana Andi. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan.” Jurnal HAM 8, no. 1 (2017).

Mudjarab, Karina. “Hak Asasi Manusia: Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Hak Atas Kehidupan Yang Layak).” Researchgate.Net, 2019.

Ngutra, Theresia. “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar.” Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2017.

Rina, Agustina. “Fakir Miskin Dan Anak Terlantar.” 2014. kompasiana.com/agustinarini/54f5e16aa3331107718b45c0/fakir-miskin-dan-anak-terlantar-berhak-memperjuangkan-hak-asasinya.

Suharto, Edi. “Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial, Bandung: CV.” Alfabeta, 2012.

Suswandari. “Paradigma Hak Asasi Manusia, Nilai Dan Etika Dalam Kehidupan Global,” 2012.

Statistik, Badan Pusat. “Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen,” 2021. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html.

Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Sosial. “Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, 2020. https://dinsos.kaltimprov.go.id/category/berita/.

Kota Balikpapan, Badan Pusat Stastik. “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Kota Balikpapan,” 2020. https://balikpapankota.bps.go.id/pressrelease/2021/02/18/163/perkembangan-tingkat-kemiskinan-di-kota-balikpapan-tahun-2020.html.

Kota Balikpapan, Dinas Sosial. “Dinas Sosial Kota Balikpapan.” Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2019. > http://web.balikpapan.go.id/detail/read/58907.

Dinsos. “Data PMKS Kaltim,” 2017. https://dinsos.kaltimprov.go.id/category/pengumuman/.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.