URGENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-VIII/2015

Autor(s): Nabilah Thasia Kamba, Dinda Putri Anindya, Indah Fermatasari

Sari

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa yang menjadi urgensi SPDP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan apa yang menjadi faktor penghambat implementasi penerbitan SPDP dan pembatasan waktu penyampaian SPDP kepada pihak penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 memiliki kaitan erat dengan implementasi terhadap pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi, serta sebagai sarana menjamin kepastian hukum dan keadilan di Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban dan pembatasan SPDP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait erat dengan faktor hukumnya dan faktor penegak hukumnya, karena belum adanya peraturan mengenai pemberian sanksi manakala terjadi perbuatan abai atau lalai dari penyidik perihal kewajiban dan penyampaian SPDP paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Faktor penegak hukumnya pun menjadi gambaran rendahnya upaya dan integritas penyidik dalam melaksanakan hukum formil dalam hukum pidana, serta jumlah penyidik yang sedikit juga ikut berperan dalam faktor ini.

Kata Kunci: SPDP, penegakan hukum, hak asasi manusia, penyidik.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2018): 148–63.

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum.” Dalam Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf 3 (2016).

Barama, Michael. “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 8 (2016): 8–17.

Bram, Deni. Hukum Lingkungan Hidup. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Christianto, Hwian. “Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 170–91.

El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Gunarto, Marcus Priyo. “Asas-Asas Hukum Acara Pidana.” Makalah Simposium & Penataran Nasional & Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi III. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2016.

———. “Faktor Historis, Sosiologis, Politis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU Hap.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 25, no. 1 (2013): 13–26.

Harkristuti Harkrisnowo. “Penghormatan Hak Asasi Manusia Dalam Menghadapi Krisis Global.” Jurnal Hak Asasi Manusia 1, no. 8 (n.d.).

Husin, Kadri. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Sinar Grafika, 2019.

Lubis, Maulana Arafat. Pembelajaran PPKN Di SD/MI Kelas Rendah. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019.

Machmud, Syahrul. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Graha Ilmu, 2012.

Manullang, E. Fernando M. “The Purpose of Law, Pancasila and Legality According to Ernst Utrecht: A Critical Reflection.” Indon. L. Rev. 5 (2015): 187.

Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” Warta Dharmawangsa 13, no. 1 (2019).

Ridwan, H. R. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

SA, A. Widiada Gunakaya, and MH SH. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Safitri, Dewi, and Bambang Waluyo. “TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19.” In National Conference on Law Studies (NCOLS), 2:806–19, 2020.

Sanawiah, Sanawiah. “Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam.” Anterior Jurnal 16, no. 1 (2016): 77–83.

Sanger, Kezia ZE. “ASAS HUKUM PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PROSES PENYIDIKAN.” LEX CRIMEN 8, no. 11 (2020).

Sarinah, Muhtar Dahri. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN Di Perguruan Tinggi). Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Wilujeng, Sri Rahayu. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis.” Humanika 18, no. 2 (2013).

Zaidan, M. Ali. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN.Bpp

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

“Ini Alasan Polda Jatim Kirim SPDP Kasus Yang Diduga Melibatkan Risma | Republika Online.” Accessed September 27, 2021. https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/23/nwoll3354-ini-alasan-polda-jatim-kirim-spdp-kasus-yang-diduga-melibatkan-risma.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.