Kedudukan  Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah

Autor(s): Eko Alamsyah, Nina Ike Herawati, Hasiah hasiah

Sari

Seiring dengan maraknya perkawinan campuran (mixed marriage) yang terjadi di Indonesia sudah merupakan suatu keharusan bagi Negara untuk menjamin perlindungan hukum (law protection) bagi pelaku perkawinan campuran yang diakomodir melalui perundang-undangan yang sistematis di Indonesia. Adapun definisi perkawinan campuran yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut memisahkan harta dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka apabila dikemudian hari warga negara Indonesia ingin membeli tanah dengan hak milik tidak akan bercampur dengan harta warga negara asing. Kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh akibat pewarisan dalam perkawinan campuran adalah sama dengan kedudukan hak milk lainnya, karena pewarisan adalah peristiwa hukum. Terhadap ahli waris yang dalam perkawinan campuran tetap dapat memiliki warisan berupa hak milik atas tanah. Namun jika ahli waris tersebut merupakan WNA, maka ahli waris tersebut harus melepas¬kan haknya paling lama dalam waktu satu tahun. Apabila hak tersebut tidak dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka hak atas tanah tersebut menjadi milik negara.

Kata Kunci  : Perkawinan; Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga: Hukum pembuktian, Jakarta: PT. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Andy Hartanto, J. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. Cetakan kedua. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Depertemen Agama, R. I. “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.” UU Nomor 1 (2001).

Gama, Villa Satya. “Kekuatan Hukum Pembuktian Perjanjian Pemisahan Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan Campuran Guna Mempertahankan Hak Milik Atas Properti.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 0, No. 0 (19 September 2016). Http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1998.

Ghazaly, Abd Rahman. Fiqih Munakahat. Bogor: Kencana, 2003.

Ghazaly, Justitia Henryanto. “Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 5, no. 1 (2019): 117–30.

H. Simanjuntak, P. N. Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1999.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kartohadiprodjo, Soediman. Pengantar Tata Hukum Di Indonesia (Cet. X). Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.

Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Besar Ikthasar Indonesia (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Pawitasari, Aldilla Gemiyu. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 0501/Pdt. G/2016/Pa. Yk).” Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. “Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.” PhD Thesis, [Surabaya]: Universitas Airlangga, 1986.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin. Hukum Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Alumni, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur, 1966.

Rosa, Nabila. “Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran Untuk Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing.” Skripsi. Fakultas Hukum: Universitas Lampung, 14 Februari 2018. Http://Digilib.Unila.Ac.Id/30475/.

Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Scalia, Antonin, dan Bryan A. Garner. “Reading law.” The Interpretation of Legal Texts, St. Paul/MN, 2012.

Septiawan, Aislie Anantama. “Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia.” Lambung Mangkurat Law Journal 2, no. 1 (2017): 144483.

Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata (Cet. XXI). Jakarta: Intermasa, 1987.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, cet. 10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Uzma, Syafa Atul. “Kepemilikan tanah warga negara Indonesia dalam harta bersama akibat perkawinan campuran.” Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014, 2014. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28116.

Warman, Muhammad Irvan1 Kurnia, dan Sri Arnetti. “Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran,” 2019.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.