Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023

Autor(s): Mangara Maidlando Gultom, Natasya Aprillia Kirana, Fahrul Fahrul, Reza Dwi Ariesta
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.928

Abstract

Artikel ini akan mengkaji mengenai kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam rangkaian proses memeriksa dan memutus Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023, dan apakah Komisi Pemilihan Umum dapat mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada struktur norma terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan tubuh penyelenggara pemilihan umum, khususnya KPU. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 telah berkekuatan hukum dengan segera dan tidak ada upaya hukum terhadapnya sekalipun proses dalam pembuatan putusannya telah dinyatakan telah melanggar kode etik oleh Hakim Konstitusi melalui Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023, dan KPU dapat mengabaikan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan Diskresi sebagai payung hukum. Penggunaan Diskresi semata-mata sebagai moral call bagi KPU sebagai lembaga negara yang mandiri, yang dituntut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945 agar salah satu citra kehidupan demokrasi yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tetap berdiri megah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

Keywords

Mahkamah Konstitusi; Kode Etik; Pemilu.

References

Buku

Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012)

Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1995)

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)

H. Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012)

Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Jakarta: Bee Media Nusantara, 2007)

Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Pengadilan, (Malang: Setara Press, 2014)

Indriati Amarini, Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, 2017)

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006)

_________________, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)

Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008)

Sebastian Pompee, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse), (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012)

Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000)

Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2013)

b) Rujukan Lainnya

Abbas Said, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 1 Maret 2012

Aristoni, Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian Vol. 8 No. 2 Agustus 2014

Humas Mahkamah Konstitusi, Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, diakses dari laman pada tanggal 13 November 2023 jam 15.22

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Komisi Pemilihan Umum, ”Bakal Capres-Cawapres, Prabowo-Gibran Daftar Ke KPU”, < https://www.kpu.go.id/berita/baca/12120/bakal-capres-cawapres-prabowo-gibran-daftar-ke-kpu>

Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2, Juni 2012

Moh. Mahfud MD, 2009, MK dan Politik Perundang-Undangan di Indonesia, , diunduh pada tanggal 1 April 2014

Muhtadi, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia Vol. 9 No. 3, 2015

Nurul Q Mardiya, Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6 No. 1 2017

Omar Rolihlahia Hakeem (et.al), Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lex Administratum Vol. IX/No.2/Mar/EK/2021

S. Marzuki, Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih, Makalah yang dipublikasikan dalam Seminar Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Kerjasama Komisi Yudisial dengan PUSHAM UI, Yogyakarta, 2011

Yanis Maladi, Benturan Asas nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit: Telaah Yudiris Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 2, April 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

c) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/MKMK/L/11/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/MKMK/L/11/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Hakim dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023

DOI: https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i1.928

Refbacks

  • There are currently no refbacks.