Urgensi Peraturan Daerah Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Daerah Di Kabupaten Majene

Autor(s): Ardiansyah Ardiansyah, Nusha Nusha
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i1.1001

Abstract

Artikel ini akan membahas tentang pentngnya peraturan daerah tentang penylesaian ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan demi kepentingan umum. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Majene dalam penyelesaian ganti rugi pada kegiatan pengadaan tanah dan Merumuskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional dengan tidak mengesampingkan potensi daerah dalam rangka Penyelesaian Ganti kerugian Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Majene. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ternyata peraturan daerah sebagai Solusi pemberian gani kerugian atas kegiatan pengadaan tanah sangat krusial dalam konteks peraturan daerah yang mengatur penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Kebijakan yang diusulkan melalui peraturan daerah memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan tanah yang transparan, adil, dan efisien. Sebuah Perda yang komprehensif berfungsi tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur pelaksanaan pengadaan tanah secara sistematis.

Keywords

Pengadaan Tanah; Peraturan Daerah; Ganti Rugi

References

Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK, 3(1), Article 1.

Cahyani, C. M., & Rahman, A. (2021). KAJIAN YURIDIS PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Private Law, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.269

Huzaeni, M. R., & Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Dialektika Hukum, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754

Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), Article 2. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.201-222

Lubis, A. S. (2019). Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2252

Lumanauw, G. M. (2020). PENGGUNAAN KONSINYASI UNTUK PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN. Journal de Facto, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v7i1.78

Rohaedi, E., Insan, I. H., & Zumaro, N. (2019). MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. PALAR (Pakuan Law Review), 5(2), Article 2. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1192

Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390

Shofi, Z. D. F., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1), Article 1. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46072

Tenriawati, A. B. (2021). PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA BENDUNGAN NIPA-NIPA DI KABUPATEN GOWA [Thesis, UNIVERSITAS BOSOWA]. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1155

Wahyudi, H., Arba, A., & Putro, W. D. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Administrasi Pertanahan (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kota Bima). Indonesia Berdaya, 4(3), Article 3. https://doi.org/10.47679/ib.2023515

Refbacks

  • There are currently no refbacks.